Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini (baju kuning) dalam Kunjungan kerja Reses Komisi VII di Tapanuli Utara, Sumut, Jumat (25/7/2025). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan, penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro (KPUM) di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, merupakan bentuk komitmen Kementerian UMKM dalam mengimplementasikan aspirasi yang telah disampaikan Komisi VII DPR di Tia Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian UMKM.

"Pelaksanaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini merupakan salah satu aspirasi yang telah kami suarakan untuk mendorong UMKM  pada setiap Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian UMKM agar mampu membuka celah-celah kolaborasi dengan kementerian-kementerian terkait dalam upaya memberikan layanan yang optimal terhadap kemajuan UMKM kita," tutur Novita dalam Kunjungan kerja Reses Komisi VII di Tapanuli Utara, Sumut, Jumat (25/7/2025).

Meski demikian, lanjut Novita, dukungan nyata terhadap UMKM tidak cukup hanya berhenti pada kegiatan seremonial saja, melainkan juga harus diwujudkan melalui program-program konkret dan melalui upaya kolaborasi lintas kementerian. Ia menyampaikan, sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, yang merupakan daerah pemilihan dirinya.

"Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 2.000 pelaku UMKM, yang tidak hanya mendapatkan bantuan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga dukungan dari berbagai lembaga keuangan. Untuk itu saya minta agar kegiatan-kegiatan ini jangan hanya menjadi ajang seremonial saja, melainkan harus ada business matching, harus ada program yang betul-betul berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan usaha mereka,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di samping itu ia juga menyoroti permasalahan terkait birokrasi, seperti lamanya proses penerbitan Sertifikasi Halal dan juga Standar Nasional Indonesia (SNI). “Sekarang eranya digital, tidak lagi jualan dari pintu ke pintu. Tapi banyak pelaku UMKM belum siap dengan digitalisasi. Ini harus dikejar oleh semua pihak, termasuk kementerian terkait,” tambahnya.

Novita menegaskan, keberlangsungan UMKM bukan hanya tanggung jawab para pelaku usaha, tetapi tanggung jawab seluruh pemangku kebijakan. Ia berharap para pelaku UMKM dapat terus berjualan, berkembang, dan mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada bantuan sosial.

“UMKM bukan penambal kebocoran ekonomi, tapi tulang punggung ekonomi kita. Mereka butuh keberpihakan nyata,” pungkasnya. (dep/rdn)